Legislator: UN ditunda bukti kurangnya pengawasan percetakan

penundaan ujian nasional tingkat sekolah lanjutan atas (slta) di 11 provinsi merupakan bukti kurangnya pengawasan pemerintah terhadap persiapan pelaksanaan un, papar anggota komisi x dpr raihan iskandar.

seharusnya pemerintah sudah jauh hari memastikan kesiapan pencetakan soal ujian serta distribusinya. melalui adanya penundaan ini dengan demikian biaya yang dikeluarkan pemerintah agar membiayai pelaksanaan un dalam 11 daerah tersebut hendak bertmbah, papar raihan iskandar selama jakarta, minggu.

anggota dpr fraksi partai keadilan sejahtera (pks) tersebut menyampaikan penundaan pelaksanaan un dikhawatirkan mau meninggalkan uang tambahan.

sejumlah guru pengawas dan telah berada pada objek wisata ujian terpaksa mesti menanti lebih lama karena ujian nasional ditunda. siapa dan menanggung biaya hidup mereka di pada lokasi? tentunya terhadap sebagian guru pengawas dan berada di objek wisata sulit, tidak mungkin supaya pulang ke daerah masing-masing lalu kembali dulu ke tujuan ujian, katanya.

Informasi Lainnya:

terkait penundaan un ini, raihan mengatakan komisi x ingin segara memanggil perwakilan pemerintah untuk menjelaskan masalah tersebut.