anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani berpendapat kerusuhan yang terjadi pada palopo sulawesi sedang adalah salah Satu dampak daripada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) uang tinggi.
kerusuhan itu mampu maka karena ketidakpuasan dibandingkan calon kepala daerah dan sudah menganggarkan uang tinggi, tapi kemudian kalah, kata miryam s haryani di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
kata dia, kerusuhan itu dapat dan dipicu dengan sikap komisi pemilihan umum daerah (kpud) setempat yang diragukan independensinya.
sikap kpud dan disangsikan independensinya, berdasarkan dia, mampu persepsi umum kiranya kpud berpihak pada salah Satu pasangan calon kepala daerah.
parpol serta mesti mengerjakan pendidikan politik kepada penduduk namun realitasnya sering tidak diselenggarakan, ujarnya.
Lainnya: Menurunkan Berat Badan - Menurunkan Berat Badan - Obat Pelangsing Badan
menurut miryam, untuk memimalisir tindakan anarkis dan kerusuhan pada penyelenggaraan pilkada, perlu dilakukan evaluasi.
politisi partai hanura ini memberi usul, agar pilkada kabupaten dan kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini juga menjadi wacana pada pembicaraan ruu pilkada, katanya.
sementara itu, anggota komisi i dpr ri dibandingkan fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menungkapkan tidak setuju di wacana yang akan membayarkan lagi pilkada kabupaten serta kota ke dprd.
menurut dia, bila terjadi gejolak selama pelaksanaan pilkada kabupaten serta kota, persoalannya bukan dalam pemilihnya masyarakat atau dprd, namun lebih kepada kesiapan proses penyelenggaraannya.