wakil ketua publik dpp partai gerindra fadli zon menyatakan indonesia harus tegas bersikap menolak dibukanya kantor perwakilan organisasi papua merdeka (opm) selama oxford, inggris, sebab hendak menciderai hubungan indonesia melalui inggris.
pembukaan kantor opm ini bertujuan mengikuti yang dituntut kampanye papua merdeka, ujar fadli zon selama jakarta, sabtu, selama keterangan tertulisnya menanggapi dibukanya kantor perwakilan opm dalam oxford.
menurut dia, sikap pemerintah oxford pada inggris ini jelas mencederai hubungan inggris dan dalam ini terjalin baik melalui indonesia. separatisme adalah soal kedaulatan negara. sikap ikut campur inggris pada keuntungan ini mesti ditolak dengan tegas, ujar dia.
ia menegaskan inggris harusnya bijak. mereka juga sediakan riwayat separatisme panjang melalui irlandia utara serta skotlandia. begitupun ikut serta dalam konflik mempertahankan malvinas dengan argentina. indonesia tak pernah ikut campur soal inggris, ujarnya.
Informasi Lainnya:
fadli juga mengingatkan, dalam masa lalu, inggris mempunyai jejak kolonialisme dan lama. sebuah pendidikan menunjukkan 90 persen negara selama dunia sudah dijajah inggris. itulah pula keterlibatan dalam invasi irak 10 tahun kemarin. jejak berdarah ini harusnya jadi cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain, tutur dia.
menurut dia, sikap pemerintah indonesia mesti tegas tolak campur tangan terhadap wilayah ri. kehormatan juga kedaulatan ri harus ditegakkan.
padahal, ia menungkapkan, inggris dengan british petroleum sudah memperoleh konsesi ladang gas tangguh pada papua serta sejumlah konsesi tambang lain.
walau presiden sby melayani gelar grand cross of bath dari kerajaan inggris, bukan berarti mesti lembek. banyak saat dimana kita berkompromi, banyak saat harus tegas, papar dia.
ia menyampaikan pemerintah inggris memang masih mengakui nkri atas papua. namun pembukaan kantor opm pada oxford, merupakan sikap dualisme yang mesti ditentang. pemerintah tak bisa permisif juga defensif. harus banyak diplomasi ofensif supaya kepentingan nasional dapat diamankan.